E28 = Enno Tri Fareliano Tugas Mandiri 15

 

Nama                 : E28=Enno Tri Fareliano

Nim                     : 43125010278

 

 

 

Nasionalisme Ekonomi di Era Digital: Bertahan di Tengah Dominasi Platform Asing

 

Pendahuluan

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah wajah perekonomian dunia secara drastis. Aktivitas ekonomi kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Transaksi jual beli, pemasaran, hingga penciptaan lapangan kerja semakin bergantung pada platform digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi berbasis teknologi. Di Indonesia, platform-platform ini sebagian besar dimiliki oleh perusahaan asing. Dari media sosial hingga e-commerce, masyarakat Indonesia lebih banyak menjadi pengguna daripada pemilik.

Di satu sisi, kehadiran platform asing membawa kemudahan, efisiensi, dan peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah ketergantungan terhadap teknologi asing dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional? Lebih jauh, bagaimana nasionalisme ekonomi dapat ditegakkan ketika sistem ekonomi digital kita dikendalikan oleh pihak luar? Nasionalisme ekonomi di era global tidak bisa lagi dimaknai secara sempit sebagai penolakan terhadap produk luar, tetapi harus dipahami sebagai upaya sadar untuk menjaga kemandirian, keberlanjutan, dan kedaulatan ekonomi bangsa.

 

Batang Tubuh (Argumen)

Nasionalisme ekonomi pada dasarnya adalah sikap dan kebijakan yang menempatkan kepentingan ekonomi bangsa sebagai prioritas utama. Dalam konteks Indonesia, konsep ini pernah menjadi roh perjuangan para pendiri bangsa, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan untuk kemakmuran rakyat.

Namun, di era digital, tantangan nasionalisme ekonomi tidak lagi berbentuk penjajahan fisik, melainkan dominasi struktural melalui teknologi. Platform asing menguasai data, pasar, dan pola konsumsi masyarakat. Data pengguna Indonesia—yang seharusnya menjadi aset strategis nasional—sering kali dikelola dan dimonetisasi oleh perusahaan luar negeri. Hal ini menimbulkan ketimpangan: Indonesia menjadi pasar besar, tetapi nilai tambah utama justru mengalir keluar negeri.

Ketergantungan ini berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi. UMKM lokal, misalnya, sering kali bergantung pada algoritma dan kebijakan platform asing yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Jika sebuah platform mengubah sistem komisi, algoritma pencarian, atau bahkan menutup layanan, maka ribuan pelaku usaha bisa terdampak. Ini menunjukkan bahwa kendali ekonomi tidak sepenuhnya berada di tangan bangsa sendiri.

Lebih jauh, dominasi platform asing juga membentuk budaya konsumsi masyarakat. Produk luar lebih mudah dipromosikan dan terlihat lebih “prestisius” dibandingkan produk lokal. Hal ini secara perlahan menggeser rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Jika dibiarkan, nasionalisme ekonomi akan terkikis, bukan karena kurangnya cinta tanah air, tetapi karena struktur ekonomi digital tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Namun, menolak platform asing secara total bukanlah solusi realistis. Dunia telah terhubung, dan teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Oleh karena itu, nasionalisme ekonomi di era global harus bersifat adaptif, bukan protektif semata. Tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi global tanpa kehilangan kendali atas masa depan ekonomi bangsa.

 

Solusi & Adaptasi

Untuk menegakkan nasionalisme ekonomi di tengah dominasi teknologi asing, diperlukan strategi yang sistematis dan kolaboratif. Pertama, pemerintah harus memperkuat ekosistem digital nasional. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi startup lokal, memperkuat infrastruktur digital dalam negeri, serta menciptakan regulasi yang adil dan berpihak pada kepentingan nasional. Regulasi tentang perlindungan data, pajak digital, dan kewajiban investasi lokal harus ditegakkan secara konsisten.

Kedua, literasi ekonomi digital masyarakat harus ditingkatkan. Generasi muda perlu memahami bahwa setiap pilihan konsumsi memiliki dampak ideologis dan struktural. Memilih produk lokal, menggunakan platform nasional, dan mendukung inovasi anak bangsa bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga tindakan politis dalam arti positif—yaitu keberpihakan pada masa depan bangsa.

Ketiga, pendidikan nasional harus memasukkan dimensi nasionalisme ekonomi ke dalam kurikulum. Mahasiswa tidak hanya diajarkan cara menjadi pekerja global, tetapi juga pencipta solusi lokal. Kampus harus menjadi pusat inovasi yang melahirkan teknologi berbasis kebutuhan nasional, bukan sekadar mengikuti tren global.

Keempat, kolaborasi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan pelaku industri, komunitas teknologi, dan generasi muda untuk membangun ekosistem digital yang berdaulat.

Nasionalisme ekonomi juga harus diwujudkan dalam narasi publik. Media, influencer, dan tokoh masyarakat perlu mengampanyekan kebanggaan terhadap produk dan teknologi lokal. Jika anak muda melihat bahwa menjadi bagian dari ekonomi nasional itu keren, maka nasionalisme tidak perlu dipaksakan—ia akan tumbuh secara alami.

 

Kesimpulan

Nasionalisme ekonomi di era digital tidak dapat diwujudkan dengan cara-cara lama yang bersifat isolatif dan defensif. Ketergantungan pada platform asing adalah realitas yang tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti harus diterima tanpa kritik. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah bagaimana tetap berdaulat secara ekonomi di tengah arus globalisasi teknologi.

Nasionalisme hari ini bukan tentang menolak dunia, melainkan tentang mengatur hubungan dengan dunia secara adil. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang menutup diri, tetapi bangsa yang mampu berdiri sejajar. Dengan kebijakan yang berpihak, generasi muda yang kritis, serta ekosistem digital yang mandiri, Indonesia dapat menjadikan teknologi global sebagai alat kemajuan, bukan sebagai alat ketergantungan.

Nasionalisme yang dinamis adalah nasionalisme yang berani berubah, tetapi tidak kehilangan arah. Dalam konteks ekonomi digital, arah itu adalah kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.